Mengejutkan! Menkeu Beberkan Harga Nyata Pertalite & LPG 3 Kg, Selisihnya Bikin Geleng Kepala

 Jakarta, 30 September 2025 –

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan fakta mengejutkan terkait harga asli beberapa komoditas energi yang selama ini disubsidi pemerintah, termasuk Pertalite dan LPG 3 kg. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, ia menjelaskan bahwa harga yang dibayar masyarakat saat ini jauh lebih murah dari harga keekonomian sebenarnya, karena sebagian besar selisih ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Subsidi dan kompensasi ini adalah bentuk tanggung jawab negara agar masyarakat tetap bisa mengakses energi dengan harga terjangkau. Namun, jika kita lihat harga keekonomian, selisih yang ditanggung pemerintah sangat besar,” ujar Purbaya.

Purbaya merinci bahwa harga asli Pertalite sebenarnya mencapai Rp11.700 per liter. Namun di SPBU, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter. Artinya, ada subsidi sekitar Rp1.700 per liter yang ditanggung negara.

Lebih mencolok lagi pada komoditas gas LPG melon 3 kg. Harga keekonomian tabung LPG 3 kg disebut mencapai Rp42.750 per tabung, sementara masyarakat cukup membayar Rp12.750 per tabung. Artinya, pemerintah menanggung selisih hingga Rp30.000 per tabung, atau sekitar 70% dari harga aslinya.

Selain Pertalite dan LPG 3 kg, pemerintah juga menanggung subsidi untuk komoditas energi lain, antara lain:

Solar: harga keekonomian Rp11.950/liter → harga jual Rp6.800/liter.

Minyak tanah: harga asli Rp11.150/liter → harga masyarakat Rp2.500/liter.

Listrik rumah tangga 900 VA subsidi: harga asli Rp1.800/kWh → pengguna bayar Rp600/kWh.

Pupuk urea dan NPK: mendapat subsidi besar agar harga jual ke petani tetap rendah.

Menurut Purbaya, angka ini menggambarkan betapa besar beban APBN yang dialokasikan untuk menjaga harga kebutuhan energi tetap terjangkau bagi masyarakat. Ia menyebut, jika subsidi dicabut, harga-harga kebutuhan pokok energi akan melonjak drastis dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Namun, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan. Pertama, beban fiskal negara semakin berat jika harga minyak dunia melonjak, karena selisih harga keekonomian dan harga jual semakin melebar. Kedua, kebijakan subsidi kerap tidak tepat sasaran, sebab banyak kalangan menengah ke atas yang ikut menikmati subsidi BBM dan LPG.

“Kita akan terus evaluasi agar subsidi lebih tepat sasaran. Jangan sampai yang mampu ikut menikmati subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil,” tegas Purbaya.

Pengungkapan harga asli ini sekaligus menjadi bentuk transparansi pemerintah agar masyarakat memahami berapa besar subsidi yang selama ini ditanggung negara. Dengan begitu, jika suatu saat pemerintah melakukan penyesuaian harga atau mengurangi subsidi, masyarakat sudah memiliki gambaran mengenai beban APBN yang ada.

“Subsidi bukan untuk memanjakan, tapi untuk melindungi rakyat kecil. Namun, kita juga perlu adil agar fiskal tetap sehat,” tambah Purbaya.

Fakta bahwa masyarakat hanya membayar Rp10.000 untuk Pertalite dan Rp12.750 untuk LPG 3 kg, padahal harga aslinya masing-masing Rp11.700 dan Rp42.750, menunjukkan betapa besarnya peran subsidi dalam kehidupan sehari-hari.

Meski begitu, keberlanjutan subsidi ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan. Bagaimana menjaga harga tetap terjangkau, namun di sisi lain APBN tidak jebol, adalah dilema yang terus dihadapi.