Plat BL Jadi Sasaran Razia Bobby Nasution, Masyarakat Aceh: Jangan Arogan

 Langkat, Sumatera Utara –

Suasana jalan lintas di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mendadak ramai diperbincangkan setelah sebuah video viral memperlihatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menghentikan kendaraan truk bermuatan berat berpelat nomor BL (kode Aceh). Dalam rekaman tersebut, Bobby tampak menegur sopir dan meminta agar kendaraan tersebut segera mengganti pelat menjadi BK (kode Sumut) jika ingin beroperasi rutin di wilayah Sumatera Utara.

Aksi tersebut terjadi saat Bobby melakukan peninjauan lapangan di Langkat. Dengan didampingi aparat, ia menghentikan kendaraan berpelat BL dan secara langsung menyampaikan keberatannya. Menurut Bobby, kendaraan luar daerah yang mencari nafkah di Sumatera Utara seharusnya juga memberikan kontribusi pajak ke daerah ini melalui registrasi kendaraan.

“Kalau cari rezekinya di Sumut, pajaknya juga harus di Sumut. Jangan hanya hasilnya diambil, tapi kontribusi untuk daerah ini tidak ada,” ucap Bobby dalam video yang tersebar luas di media sosial.

Langkah tersebut segera menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan di Aceh. Salah satu yang paling vokal adalah Laskar Panglima Nanggroe. Ketua umumnya, Sulaiman Manaf, menilai tindakan Bobby tidak elegan sebagai seorang pejabat publik.

“Banyak kendaraan berpelat BK (Sumut) yang beroperasi di Aceh, bahkan jumlahnya lebih banyak. Selama ini kami tidak pernah mempermasalahkan itu. Jadi jangan tiba-tiba BL dijadikan sasaran seakan-akan ilegal,” tegas Sulaiman.

Ia menambahkan, jika persoalan utamanya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), maka penyelesaiannya harus melalui koordinasi Samsat antarprovinsi dan bukan dengan razia mendadak di jalan raya. Sulaiman bahkan menyebut tindakan itu mirip “bergaya preman” dan berpotensi memicu gesekan sosial.

Tak hanya dari Aceh, kritik juga datang dari kalangan pengamat dan masyarakat di Sumut sendiri. Beberapa analis politik menilai, kebijakan semacam itu sangat sensitif karena menyentuh isu identitas daerah.

“Ini sangat berbahaya. Bobby sedang bermain api. Masalah pajak kendaraan bisa diselesaikan lewat regulasi resmi, bukan dengan menghentikan kendaraan di jalan dan memaksa ganti pelat,” ujar seorang pengamat politik di Medan.

Di media sosial, warga Aceh ramai mempertanyakan mengapa kendaraan mereka yang jadi sorotan, padahal kendaraan berpelat BK bebas keluar masuk Aceh. Hashtag #PlatBL sempat trending di kalangan netizen Aceh, dengan banyak yang menuntut keadilan perlakuan.

Isu ini sebenarnya bermula dari kontribusi pajak kendaraan bermotor. Setiap provinsi memiliki sistem Samsat masing-masing, dan pajak kendaraan masuk ke kas daerah. Kendaraan yang terdaftar di Aceh dengan pelat BL, tetapi sehari-hari beroperasi di Sumut, dianggap tidak memberikan kontribusi langsung kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sumut.

Namun, dalam praktiknya, banyak kendaraan dari luar daerah yang memang digunakan lintas provinsi. Selama ini tidak ada kebijakan keras untuk memaksa mereka mengganti pelat. Oleh karena itu, langkah Bobby dianggap sebagai tindakan sepihak tanpa regulasi jelas.

Kasus razia pelat BL ini bisa memicu gesekan antarprovinsi jika tidak segera diselesaikan. Sejumlah tokoh masyarakat Aceh menilai hal ini bisa melukai hubungan baik antara Aceh dan Sumut yang selama ini terjalin erat, terutama di bidang perdagangan dan transportasi.

Di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung langkah Bobby. Mereka berpendapat bahwa keadilan fiskal harus ditegakkan: kendaraan yang mencari keuntungan di Sumut memang sebaiknya berkontribusi bagi Sumut.

Namun, tanpa regulasi yang jelas, langkah razia berpotensi dianggap sebagai bentuk diskriminasi.

Hingga kini, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum merilis klarifikasi resmi terkait dasar hukum razia tersebut. Banyak pihak menuntut agar Bobby segera memberikan penjelasan lengkap, baik kepada masyarakat Sumut maupun Aceh.

Jika dibiarkan berlarut, isu ini bukan hanya soal pajak kendaraan, melainkan bisa berkembang menjadi sentimen identitas daerah yang rawan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperuncing konflik.

Kasus “razia pelat BL” di Langkat oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution kini menjadi sorotan nasional. Ia membuka kembali diskusi panjang soal keadilan pajak kendaraan lintas provinsi di Indonesia, sekaligus mengingatkan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam mengambil langkah di lapangan.

Apakah langkah ini akan diikuti dengan regulasi yang jelas, atau justru berakhir sebagai polemik politik semata, masih harus ditunggu perkembangannya.