Qodari Jadi Kepala KSP: Antara Dukungan, Kritik, dan Klarifikasi soal Rocky Gerung

 Jakarta —

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad (M.) Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dalam upacara di Istana Negara pada Rabu, 17 September 2025. Pengangkatan Qodari merupakan bagian dari rangkaian reshuffle yang juga mencakup pergeseran beberapa posisi penting di kabinet dan staf kepresidenan. Berita pelantikan ini cepat memicu perdebatan publik tentang latar belakang Qodari, implikasi politiknya, dan reaksi tokoh-tokoh publik — termasuk pernyataan pengamat Rocky Gerung yang dikaitkan oleh sebagian pihak dengan kritik terhadap pemahaman demokrasi oleh Presiden. 

Siapa M. Qodari — profil singkat

M. Qodari dikenal sebagai pengamat politik dan peneliti yang memiliki rekam jejak di dunia survei dan akademik. Menurut liputan media, ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan pada 2024 dan sejak lama aktif di ranah riset politik, termasuk keterkaitan historis dengan lembaga-lembaga survei. Latar belakang akademis dan pengalaman riset ini disebut sebagai salah satu alasan mengapa ia dipandang layak mengisi posisi strategis di KSP. 

Dalam sambutannya setelah pelantikan, Qodari menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas koordinatif KSP, memperkuat sinkronisasi kebijakan pemerintah, dan membantu sosialisasi program-program prioritas presiden. Pihak Istana juga menerbitkan pernyataan resmi yang merinci tugas dan fungsi KSP sebagai lembaga pendukung presiden. 

Reaksi masyarakat — dari dukungan hingga kekhawatiran

Respon publik terhadap pengangkatan Qodari beragam. Sebagian pihak memandangnya sebagai langkah bagus karena mengedepankan figur berlatar riset dan komunikasi publik; sementara kelompok lain menyuarakan kekhawatiran soal politik patronase dan konsentrasi kekuasaan—argumen yang kerap muncul setiap ada pergantian pejabat tinggi. Kritik semacam ini menyoroti pentingnya transparansi proses pengangkatan dan ukuran-ukuran meritokratis dalam pengisian jabatan negara. 

Rocky Gerung: kritik, konteks, dan klaim yang belum terverifikasi

Nama Rocky Gerung—pengamat politik yang sering vokal mengkritik dinamika kekuasaan—muncul dalam banyak diskusi publik soal reshuffle ini. Rocky memang dikenal mengeluarkan komentar tajam terhadap berbagai kebijakan dan figur politik, dan ada rekaman-rekaman debat serta komentar publiknya yang beredar di kanal berita dan YouTube. Namun, poin penting yang perlu dicatat: dalam penelusuran liputan berita, transkrip, dan rekaman video terkait pelantikan M. Qodari hingga saat ini tidak ditemukan bukti kuat bahwa Rocky Gerung secara tepat mengucapkan frasa “Prabowo tak mengerti demokrasi” khusus dalam konteks pengangkatan Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Banyak pemberitaan dan klip memperlihatkan Rocky mengkritik aspek-aspek demokrasi dalam konteks lain, tetapi kaitan langsung antara pelantikan Qodari dan kutipan persis tersebut tidak terkonfirmasi. 

Dengan kata lain, ada dua hal yang perlu dibedakan: (1) Rocky Gerung memang kerap mengkritik kualitas praktik demokrasi di Indonesia pada berbagai kesempatan, dan (2) klaim bahwa ia secara spesifik menuding “Prabowo tak mengerti demokrasi” dalam kaitan langsung pelantikan Qodari belum bisa dibuktikan dari sumber media arus utama dan rekaman publik yang terindeks saat ini. 

Mengapa verifikasi kutipan penting?

Kutipan yang tidak akurat atau dipotong konteks bisa mengubah makna komentar publik dan memicu polarisasi. Dalam kasus ini, mengaitkan pernyataan keras kepada figur publik (seperti tuduhan bahwa seorang presiden “tidak mengerti demokrasi”) tanpa bukti langsung dapat memperburuk dinamika politik dan mengaburkan diskursus tentang substansi kritik — apakah masalahnya soal proses pengangkatan, kapasitas pejabat, atau kelembagaan demokrasi secara lebih luas. Untuk itulah jurnalistik yang baik menuntut verifikasi kutipan dan penyajian konteks penuh. 

Perspektif kedua: argumen pendukung pengangkatan

Para pendukung pengangkatan Qodari menekankan beberapa argumen:

Pengalaman riset dan akademik Qodari membuatnya punya alat analisis opini publik dan komunikasi kebijakan yang berguna bagi pemerintahan. 

Dalam sistem presidensial, presiden berhak memilih staf yang dipercaya untuk menjalankan visi dan programnya; unsur kepercayaan menjadi bagian pragmatis dari pembentukan tim eksekutif. 

Implikasi politik ke depan

Pengangkatan figur dari latar belakang non-militer dan non-partai ke posisi KSP dapat mengubah dinamika internal istana, terutama jika KSP berperan aktif dalam merumuskan dan menyampaikan kebijakan. Namun bila persepsi soal pemilihan pejabat berbasiskan loyalitas menguat tanpa disertai transparansi, maka kepercayaan publik bisa menjadi isu yang harus dikelola oleh pemerintah. 

Kesimpulan dan rekomendasi bagi pembaca

1. Fakta pelantikan: M. Qodari resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 17 September 2025 — itu fakta yang dikonfirmasi oleh berbagai media dan pernyataan resmi Istana. 

2. Klaim kutipan Rocky Gerung: sampai dengan penelusuran ini, klaim bahwa Rocky Gerung secara spesifik mengatakan “Prabowo tak mengerti demokrasi” dalam konteks pengangkatan Qodari belum terverifikasi dari sumber-sumber publik yang tersedia. Rocky memang kerap mengkritik praktik demokrasi dalam berbagai kesempatan, tetapi konteks dan wording harus dibedakan dan diverifikasi.