Rakyat Terhimpit Ekonomi, Anggaran Pertahanan 2026 Malah Melonjak Jadi Rp187 Triliun

 Jakarta –

Polemik mencuat setelah pemerintah mengumumkan rencana kenaikan anggaran pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran untuk sektor pertahanan disebut akan melonjak menjadi Rp187 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Keputusan ini langsung menuai sorotan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih serba sulit.

Kenaikan Signifikan di Tengah Kesulitan Hidup

Data Kementerian Keuangan mencatat, anggaran pertahanan pada 2025 berada di kisaran Rp154 triliun. Artinya, terdapat kenaikan hampir Rp33 triliun untuk tahun depan. Pemerintah berdalih langkah ini penting untuk memperkuat alutsista (alat utama sistem persenjataan), modernisasi militer, serta menghadapi dinamika geopolitik di kawasan Asia Pasifik yang semakin memanas.

Namun, di sisi lain, rakyat kecil justru menghadapi tekanan berat. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, tarif listrik dan BBM sering terkerek, sementara daya beli masyarakat melemah. “Ironis sekali, rakyat masih kesulitan bayar beras, tapi negara sibuk belanja senjata,” kata seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebut namanya.

Alasan Pemerintah: Stabilitas dan Kedaulatan

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa kenaikan anggaran bukan tanpa alasan. Indonesia disebut perlu meningkatkan kesiapan militernya mengingat ancaman konflik global dan ketegangan di Laut Cina Selatan. Selain itu, modernisasi alutsista dinilai mendesak setelah sejumlah peralatan pertahanan dinilai sudah usang dan rawan membahayakan keselamatan prajurit.

“Pertahanan bukan hanya soal perang, tapi juga menjaga kedaulatan, mengamankan wilayah udara dan laut, serta memastikan investasi asing merasa aman di Indonesia,” ujar salah satu pejabat Kemenhan.

Suara Kritikan Menggema

Meski ada alasan strategis, kritik tajam tetap bermunculan. Sejumlah akademisi dan aktivis menilai bahwa pemerintah salah prioritas. Anggaran jumbo untuk pertahanan dianggap kurang relevan bila dibandingkan dengan kebutuhan rakyat di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.

“Bayangkan, jika Rp187 triliun itu dialihkan untuk subsidi pendidikan, sekolah-sekolah bisa digratiskan dan fasilitas kesehatan diperbaiki. Tapi sayangnya pemerintah lebih mementingkan senjata daripada perut rakyat,” ujar seorang ekonom Universitas Indonesia.

Di media sosial, warganet juga ramai menyuarakan kekecewaan. Tagar seperti #UangRakyatUntukRakyat dan #PrioritasSalah sempat menjadi trending. Banyak yang menilai pemerintah terkesan abai pada penderitaan masyarakat yang masih berjuang pasca-pandemi dan terhimpit harga bahan pokok.

Risiko Politik di Tahun-Tahun Mendatang

Kebijakan kenaikan anggaran pertahanan ini juga diprediksi bisa berdampak politik. Beberapa analis menyebut, jika pemerintah tidak mampu menyeimbangkan belanja negara dengan kebutuhan sosial rakyat, kepercayaan publik bisa terkikis. Apalagi, 2026 akan menjadi tahun penuh tantangan, di mana pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak terlalu tinggi dan ancaman pengangguran masih membayangi.

“Negara yang kuat itu bukan hanya karena tentaranya, tapi karena rakyatnya sejahtera. Kalau rakyat lapar, apa gunanya punya tank baru?” ujar seorang aktivis mahasiswa dalam aksi unjuk rasa kecil di depan gedung DPR.

Pertanyaan Besar: Untuk Siapa Anggaran Itu?

Pertanyaan mendasar kini menggema: untuk siapa sebenarnya anggaran pertahanan sebesar Rp187 triliun itu? Apakah benar demi kedaulatan, atau ada kepentingan lain di balik proyek-proyek alutsista yang kerap menelan biaya raksasa?

Transparansi penggunaan anggaran pertahanan selama ini memang kerap dipertanyakan. Kontrak pengadaan senjata sering ditutup rapat dan sulit diawasi publik. Hal ini membuat dugaan adanya kepentingan bisnis di balik kenaikan anggaran semakin sulit ditepis.

Dengan kondisi rakyat yang semakin menjerit akibat beban hidup, langkah pemerintah menaikkan anggaran pertahanan 2026 justru meninggalkan tanda tanya besar. Apakah ini bentuk visi jauh ke depan, atau sekadar kebijakan yang salah arah di tengah prioritas kebutuhan rakyat?

DPR Terbelah: Ada yang Mendukung, Ada yang Menolak

Di Senayan, pembahasan anggaran pertahanan ini memicu perdebatan sengit. Beberapa fraksi mendukung, dengan alasan kedaulatan negara tidak boleh ditawar. Mereka menilai modernisasi alutsista adalah keniscayaan, terutama setelah berbagai kasus kecelakaan pesawat dan kapal militer akibat faktor usia peralatan.

Namun, fraksi lain menolak keras. “Anggaran sebesar itu jelas tidak masuk akal di tengah rakyat masih susah beli beras. Seharusnya uang negara difokuskan pada kebutuhan mendesak rakyat, bukan dipakai untuk membeli senjata mahal,” ujar salah satu anggota DPR oposisi.

Ketua DPR sendiri meminta pemerintah menjelaskan secara transparan arah penggunaan anggaran jumbo ini. Ia menekankan bahwa rakyat berhak tahu apakah dana triliunan rupiah tersebut benar-benar untuk kepentingan bangsa, bukan hanya proyek segelintir elite.

Protes Jalanan Muncul di Berbagai Daerah

Tidak hanya di gedung DPR, suara kekecewaan rakyat kini turun ke jalan. Di Jakarta, ratusan mahasiswa menggelar aksi di depan Patung Kuda, membawa poster bertuliskan “Tank Baru Tak Bisa Beli Beras” dan “187 T untuk Siapa?”.

Di Yogyakarta dan Makassar, aksi serupa juga terjadi. Para buruh dan aktivis mengingatkan bahwa kenaikan harga pangan, listrik, dan BBM membuat kehidupan rakyat makin terjepit. “Rakyat tidak butuh jet tempur, rakyat butuh beras murah,” teriak salah satu orator aksi.

Beberapa aksi bahkan sempat diwarnai bentrokan kecil dengan aparat kepolisian, namun situasi bisa diredam. Meski demikian, protes diprediksi akan meluas bila pemerintah tidak memberikan jawaban jelas.

Risiko Politik yang Membayangi

Pengamat politik menilai, keputusan menaikkan anggaran pertahanan di saat rakyat susah bisa menjadi blunder besar. “Ini bisa jadi amunisi politik bagi oposisi dan memperburuk citra pemerintah di mata rakyat. Jika demonstrasi meluas, stabilitas sosial dan politik bisa terganggu,” jelas seorang analis dari lembaga riset politik di Jakarta.

Selain itu, isu transparansi kembali mengemuka. Dugaan adanya kepentingan bisnis dalam pengadaan alutsista membuat publik semakin curiga. Jika pemerintah gagal menjawab tudingan ini, kepercayaan rakyat bisa terkikis lebih dalam.

Pertanyaan yang Tak Kunjung Terjawab

Di balik semua polemik, pertanyaan publik tetap sama: apakah Rp187 triliun itu benar-benar untuk kepentingan rakyat dan pertahanan negara, atau hanya untuk kepentingan segelintir pihak?

Saat rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, keputusan menaikkan anggaran pertahanan jelas menjadi dilema besar. Apakah pemerintah akan bersikeras melanjutkan rencana ini, atau mau mendengar suara rakyat yang terus menggema di jalanan?